Dinas Kelautan dan Perikanan

Segenap Pimpinan dan Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalimantan Barat Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013

Loading the player...

VIDEO LAINNYA

SIARAN PERS

Industrialisasi Perikanan...

GALLERY FOTO

SlideShow Example

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Validasi Data Teknis dan Sinkronisasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Rakernis 7 (tujuh) unit eselon I di tempat dan waktu secara bersamaan, yakni Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen P2HP, Ditjen KP3K, Ditjen PSDKP, BPSDM - KP dan BKIPM, menunjukkan upaya efiesiensi dan jalinan integrasi hulu-hilir sebagaimana dicanangkan dalam industrialisasi perikanan dengan berwawasan blue economy.

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 19 – 22 Februari 2013 serta Dalam rangka evaluasi Tahun 2012, pemantapan tahun 2013 dan persiapan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2014, bersama ini akan dilaksanakan Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 dengan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2013 dengan tema Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Industrialisasi dengan Pendekatan Ekonomi Biru (Blue Economy) dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta pada 19-22 Februari 2013 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan diikuti oleh peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappeda Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis KKP, Kementerian Negara/Lembaga terkait, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, serta Eselon I, II dan III KKP

Banyak orang menyebut jika makanan sehat adalah makanan yang bukan berasal dari laut. Jenis hidangan \'sea food\' disebut sebagai pemicu kolesterol. Padahal beberapa jenis makanan laut ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung karena tinggi asam lemak omega 3

Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri seluruh Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar beserta UPTD serta Tim Penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Bercerite tentang mancing tentulah sangat menarik dan tak akan abes untok diperbincangkan, ape agik bagi yang punye hobby mancing. Mancing ikan sangat mengasyikan dan seru, tapi apabile terlalu lama bise gak nimbolkan kebosanan, ape agik kalo tak dapat ikannye..tol gak?? Hahaha...

KKP akan mendirikan sekolah lapang di 10 lokasi. Daerah yang terpilih diprioritaskan merupakan wilayah dengan konsentrasi kepadatan nelayan cukup tinggi. Diantaranya, wilayah Kepulauan Riau, Sibolga, tegal, Pontianak, Bitung Sulawesi Utara, Ambon, Sorong serta Lombok Timur NTB

Perayaan Hari Nusantara di Kalimantan Barat berlangsung pada Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) diawali dengan apel bersama yang dikomandani oleh Bapak Asisten I, Drs. Sumarno dengan tema “Membangkitkan Wawasan dan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Peran Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Teknologi”

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Melantik Eselon III dan Eselon IV pada UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 November 2012 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Rohaniawan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah/yang mewakili, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT PROPINSI KALIMANTA BARAT TAHUN 2012

DI HOTEL ORCHADZ JALAN PURNAMA NOMOR 08 PONTIANAK

HARI: SELASA, 28 FEBRUARI 2012

PUKUL: 07.30 WIB

Kegiatan sinkronisasi perencanaan program pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan di Hotel Orchadz Jalan Perdana Nomor 08 Pontianak tanggal 28 Februari 2012 dengan mengundang seluruh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota se-Kalbar. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakan Rapat SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT PROPINSI KALIMANTAN BARAT yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 adalah dalam rangka:

1. Menyamakan presepsi dan pemahaman bersama antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan berdasarkan Isu-Isu terkini yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

2. Untuk mensinergikan program dan kegiatan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada pembangunan kelautan dan perikanan yang harus diprioritaskan,

3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara Sinergis dan saling melengkapi dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Kalimanta Barat.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan monitoring-evaluasi (MONEV) dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai kebutuhan, tepat waktu dan efisien.

5. Mencari solusi bersama terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat teknis maupun administrative sehingga program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari pertemuan SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT PROPINSI KALIMANTAN BARAT ini adalah sebagai berikut:

1. Terkoordinasinya perencanaan program dan kegiatan antar pelaku pembangunan

2. Mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas yang baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi dan antar pemerintah propinsi dengan kabupaten / kota serta dengan pemerintah pusat

3. Untuk mendorong tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Peserta yang diundang pada acara Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 ini adalah Kepala Dinas dan Sekretaris atau pejabat yang menangani bidang perikanan dari 14 kabupaten / kota se-Kalbar dengan jumlah 28 orang, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat sebanyak satu orang, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/Kota se-Kalbar sebanyak 14 orang, koordintor penyuluh perikanan propinsi satu orang, Pejabat eselon III lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalbar sebanyak 7 orang dengan jumlah total undangan adalah 50 orang.

Narasumber hadir memenuhi undangan panitia pada acara Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP yang diwakili oleh Rudy Alex, S.Pi, M.Si

2. Ditjen Perikanan Tangkap KKP

3. Ditjen Perikanan Budidaya KKP (Eky

4. Ditjen P2HP KKP yang diwakili oleh Macmud,SP.M.Sc

5. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP

6. BPSDM KKP

7. Kepala Bidang Teknis Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat

8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalbar

9. Perwakilan dari Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten/Kota Prop. Kalbar

Dari pelaksanaan pertemuan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi yang dilaksankan pada tanggal 26 Februari s/d 1 Maret 2012 ini, telah dihasilkan sebuah rumusan pertemuan sebagai berikut:

RUMUSAN:

Rapat Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi Kaliimantan Barat Tahun 2013 telah dihadiri oleh:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya

4. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang

7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas

8. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak

10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau

11. Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau

12. Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang

13. Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan kabupaten Melawi

14. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat

15. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kubu Raya

16. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak

17. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkayang

18. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Singkawang

19. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sambas

20. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sekadau

Narasumber yang mengisi materi pada acara rapat koordinasi perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Kalimanta Barat ini adalah:

1. Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Periknan

4. Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan

5. Sekretaris BPSDM Kementrian Kelautan dan Perikanan

6. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat

7. Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat

8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat

9. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalbar

10. Kepala Bidang Perikanan Budiaya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat

11. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalbar

12. Kepala Bidang KP3KP Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Kalbar

13. Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan kebijakan dan program prioritas pembangunan nasional pada sektor kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh; narasumber dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Bappeda Prov. Kalbar, Manajemen Pengelolaan Anggaran Pemerintah Berbasis Kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Propinsi Kalbar, Program prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh Kepala Bidang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat, Paparan perwakilan dari Dinas Kabupaten yang membidangi Kelautan dan Perikanan serta pandangan dan masukan dari peserta rapat koordinasi perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Kalimantan Barat maka telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2013 yakni penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan,terluar dan paska konflik akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Kalimantan Barat.

2. Sebagai tindak lanjut sinkronisasi perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Kalimanta Barat tahun 2013 adalah hendaknya ada kesamaan persepsi, prioritas dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam hal:

a. Menentukan lokasi (ada koordinasi antara Kabupaten/kota dengan propinsi yang selanjutnya disampaikan ke pusat)

b. Penggunaan alokasi anggaran, antara APBN dan APBD

c. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kelautan dan perikanan

3. Kementrian Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada bulan Februari 2012 di Jakarta yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, Bappeda Propinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi serta Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota se- Indonesia telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 sebagai berikut:

a. Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas sebesar 4,6 %

b. Produksi perikanan sebesar 18,49 juta ton

c. Nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 4,2 miliar

d. Konsumsi ikan per kapita sebesar 35,14 kg/kapita/tahun

e. Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 5,0 juta ton

f. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan sebesar 900 ribu ha

g. Jumlah pulau–pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 60 pulau

h. Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan-kegiatan yang merusak sebesar 51%

4. Sebagai tindak lanjut dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, maka berdasarkan Rapat Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 Februari s/d 1 Maret 2012 di Pontianak, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan Tangkap sebesar 105,9 ribu ton

b. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 56,1 ribu ton

c. Nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 25,00 juta

d. Konsumsi ikan per kapita sebesar 30,48 kg/kapita/tahun

e. Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 47,3 ribu ton

f. Pendapatan rata-rata nelayan 3.170.300 (Rp/bln/org)

g. Pendapatan rata-rata pembudiddaya ikan 2.021.546 (Rp/bln/org)

h. Pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan 2.000.000 (Rp/bln/org)

i. Jumlah UPI yang bersertifikat SKP sebanyak 14 unit

5. Usulan target Out put Tugas-Tugas Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalbar tahun 2013 adalah sebagai berikuta;

a. Pembangunan Kapal Inka Mina > 30 GT 13 unit

b. Jumlah Kelompok Penerima PUMP:

• PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 115 kelompok

• PUMP Perikaan budidaya sebanyak 40 kelompok

• PUMP P2HP sebanya 25 kelompok

c. Jumlah PPI yang dibangun sebanyak 9 lokasi

d. Jumlah BBI yang bersertifikat sebanyak 5 unit

e. Jumlah pasar tradisional yang dibangun 1 lokasi

f. Jumlah pulau-pulau kecil yang teridentifikasi 3 pulau

g. Jumlahh pulau-pulau kecil yang memadai infrastruktur 13 pulau

h. Target penyaluran KUR sebanyak 25 kelompok

6. Dalam rangka meningkatkan produksi hasil perikanan nasional yang berkualitas, memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi guna meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Kementrian Kelautan dan Perikanan telah menentukan arah kebijakan Industrialisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara Nasional melalui:

a. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan traceability (ketertelusuran) produk hasil perikanan

b. Jaminan ketersediaan bahan baku industri dalam rangka memenuhi pasar domestik dan internasional

c. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

7. Sebagai tindak lanjut untuk merespon arah kebijakan Industrialisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, maka dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing di Propinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan optimalisasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Revitalisasi sarana-prasarana yang tepat dan sesuai kebutuhan guna mendorong peningkatan produksi hasil perikanan yang bekualitas, memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi, seperti;

 Perikanan tangkap:

• Revitalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan kapasitas dan fasilitas fungsional yang memadai pada sentra-sentra pengembangan usaha perikanan tangkap

• Revitalisasi armada kapal dan alat tangkap ikan nelayan (body kapal, mesin dan alat tangkap yang lebih modern)

• Penyediaan fasilitas penyediaan bahan bakar khusus untuk nelayan (SPBN/SPDN) denga jumlah dan kapasitas yang memadai

 Perikanan Budidaya:

• Revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dengan fasliitas sarana yang memadai

• Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

• Pemilihan dan pengembangan Induk ikan unggul untuk menghasilkan benih ikan unggul

• Menggunakan pakan dan obat-obatan ikan yang telah mendapat izin dari Ditjen Perikanan budidaya

• Pengembangan sarana mesin pembuatan pakan ikan berbasis bahan baku lokal

 Penanganan Pasca Panen (P2HP) :

• Revitalisasi sistem rantai dingin seperti; pabrik es, gudang dingin (cold storage, mini cold storage), penggunaan cool box pada sentra – sentra produksi hasil perikanan

• Revitalisasi pasar-pasar ikan tradisional dengan fasilitas yang memadai

• Pengembangan pasar ikan higienis

• Pembangunan lantai jemur hasil perikanan

• Sarana pemasaran hasil perikanan bergerak (roda tiga, roda dua)

• Pengembangan mesin pengolahan, mesin pengemasan dan branding

b. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil

 Agar memberikan prioritas mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 dalam rangka penyusunan Dokumen Hirarkis Rencana Pengelolaan (Renstra, Renzon, Rencara Pengelolaan dan Rencana Aksi) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Draft Perda pengelolaan wilayah pesisir untuk menghindari overlapping pengelolaan dan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor untuk kabupaten/kota yng belum melaksanakan kegiatan tersebut.

 Pembuatan terumbu karang buatan dalam upaya memulihkan dan memperbaiki habitat sumberdaya ikan

 Rehabilitasi ekologi mangrove di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan karena memiliki peranan sangat penting sebagai sumber plasma nuftah, tempat memijah dan berlindung bagi ikan-ikan laut.

 Penebaran ikan kembali (restocking) terhadap sumberdaya ikan spesifik lokal yang terancam mengalami kepunahan di perairan umum atau perairan laut Kalbar

 Pengelolaan pulau-pulau kecil di Propinsi Kalimantan Barat perlu dioptimalkan, melalui pembangunan fasilitas prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil Kalbar. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut oleh kabupaten/kota sebagai berikut;

• Melakukan pendataan kembali jumlah pulau kecil yang dimiliki

• Melakukan identifikasi potensi pengembangan ekonomi produktif yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Melakukan identifikasi kebutuhan sarana-prasarana yang yang perlu dibangun

• Menyusun rencana program pembangunan yang implentatif berdasarkan hasil identtifikasi ekologi, ekonomi dan sosek di pulau-pulau kecil yang dimiliki

 Pengembangan mina wisata (wisata berbasis sumberdaya ikan; sport,kuliner) perlu terus dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil Kalbar

c. Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perikanan

 Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perikanan menjadi prioritas dalam program pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Kalbar sehingga perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai dalam penyusunan rencana program pembangunan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013.

 Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perikanan Kalimantan Barat dilakukan melalui jejang pendidikan formal, pelatihan, kursus, magang dan studi banding bagi petugas dinas dan masyarakat pelaku usaha dibidang perikanan untuk meningkat pengetahuan dan ketrampilan (skill) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam bekerja dan berusaha.

 Khusus bagi KUB calon penerima Kapal INKA Mina akan mendapat prioritas bimbingan teknis cara mengoperasikan Kapal IKan > 30 GT.

 Sertifikasi kompetensi Ankapin 1 untuk nelayan

 Sertifikasi Manajer Pembina Mutu bagi para pengelola UPR

 Sertifikasi CBIB

d. Penguatan Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan

 KKMB (Konsultan Mitra Bank) yang berada di kabupaten/kota dan telah mendapatkan pelatihan di Propinsi perlu didorong terus untuk mengoptimalkan perannya dalam mendampingi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mendapatkan kredit program yang ada di lembaga per-Bank kan milik pemerintah

 Kerja sama dengan lembaga per-Bank kan dan lembaga keuangan lainnya perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan seminar,saresehan, rapat kerja, kunjungan lapangan bersama ke lokasi unit usaha perikanan sehingga semakin memberi keyakinan pihak lembaga keuangan untuk memberikan kredit modal usaha bagi masyarakat perikanan Kalbar.

 Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada diwilayah Kalimantan Barat agar bisa mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) nya ke sektor kelautan dan perikanan.

8. Dengan adanya eksistensi kelembagaan penyuluh (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) yang ada di Propinsi dan di kabupten/kota maka tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan dapat dioptimalkan dalam rangka mensukseskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

a. Melaksanakan identifikasi teknis terhadap lokasi dan kelompok yang akan ditetapkan sebagai lokus pengembangan usaha perikanan.

b. Melakukan pembinaan teknis dan manajerial usaha perikanan yang dilaksanakan oleh masyarakat agar lebih produktif dan memberikan keuntungan masyarakat.

c. Membantu dalam menghimpun data dan informasi usaha perikanan yang ada di wilayah binaannya termasuk data statistik perikanan, informasi pasar komoditas hasil perikanan, data kelompok untuk bahan penyusunan perencanaan program dan MONEV hasil-hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Propins Kalimantan Barat. Data dan informasi yang telah terkumpul tersebut, selain disampaikan ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, juga disampaikan ke Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten/kota dan Propinsi.

9. Dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD harus memegang prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja dimana penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya berorientasi keluaran (Out Put) saja, tetapi juga harus berorientasi kepada hasil (out come) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi bahan temuan inspektorat.

Demikian rumusan rapat sinkronisasi perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan tingkat Propinsi Kalimantan Barat ini disusun bersama oleh peserta rapat sebagai bahan acuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013.

Terima Kasih

Pontianak, 1 Maret 2012

Tim Perumus:

1. DKP Propinsi : 12 orang

2. Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota: 26 orang

3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi: 1 org

4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/Kota: 14 org

(sap)