Menteri Susi Kunjungi PSDKP Pontianak Bahas Agenda Penenggelaman Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Jl. Moh. Hatta, desaSungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (30/04/19).

Agenda kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan kali ini, adalah untuk meninjau barang bukti kapal tindak pidana perikanan, pertemuan stakeholder terkait penanganan tindak pidana perikanan.

Hadir dalam kegiatan itu, Pj. Sekda Pemerintahan Provinsi Kalbar, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar, Asops Danlantamal XII, Kolonel Laut (P) Herianto T. Angi, SE, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Herti Herawati, MMA dan pejabat Polda Kalbar serte beberapa pejabat dari Kabupaten/Kota di Kalbar dan lainnya.

Adapun rangkaian kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah peninjauan ke lapangan, dan agenda tanya jawab dengan stakeholder.

“Yang pertama-tama penenggelaman kapal asing seolah-olah menjadi trademark bagi Saya, padahal bukan. Justru apa yang Saya lakukan dengan tenggelam, penenggelaman, dan tenggelamkan kapal adalah sebuah tugas negara,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia menyebutkan, tugas negara yang dimaksud adalah menjaga kedaulatan laut NKRI dengan melaksanakan poin dalam Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

“Sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku pencuri ikan yang merupakan nelayan asing di wilayah perairan Indonesia bukanlah ide Saya,  melainkan sanksi itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan sehingga sebagai menteri, wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut,” ucapnya.

Susi menjelaskan, kapal pelaku illegal fishing sudah sepantasnya ditenggelamkan, tidak boleh disita negara untuk kemudian dilelang karena kapal bukti kejahatan tidak boleh dioperasikan kembali.

Penenggelaman kapal efektif, memberikan deterrent effect (efek jera) kepada para pelaku illegal fishing sehingga dapat mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

Dalam dokumen United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sudah ditetapkan bahwa bekas kapal pencuri ikan tidak boleh dioperasikan kembali sebagai kapal ikan. Hasil lelang atau penjualan kapal juga tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami negara jika kapal tersebut digunakan kembali untuk kegiatan illegal fishing.

“Taruhlah (satu kapal) dijual Rp1 miliar, 100 kapal berarti Rp100 miliar. Bagaimana jika dibandingkan dengan hasil tangkapan? 7 juta ton tambahan yang kita makan dalam dua tahun ini saja, kalau 1 kg harganya USD 1, berarti sudah USD700 juta,” ucapnya.

Terlebih lagi, ditambahkannya, penenggelaman kapal selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Di Natuna misalnya, hasil tangkapan ikan nelayan mulai meningkat.

“Di Natuna juga di spot yang sama bertahun-tahun disitu, sekarang kalau mancing sebentar saja dapat kakap merah,” ucapnya.

Ia pun berharap, agar seluruh instansi di Kalimantan Barat terkait agar saling berkerja sama dan saling bersinergitas dalam menjaga kedaulatan Wilayah perairan Khusunya Wilayah Kalimantan Barat.

Data 26 KIA yang rencananya akan ditenggelamkan  pada Sabtu (04/05/19) adalah kapal BV 92696 TS bendera Vietnam, BV 98667 TS bendera Vietnam, BV 97679 TS bendera Vietnam, BV 5185 TS bendera Vietnam, BV 5183 TS bendera Vietnam, BWFMA 14 bendera Vietnam, Surya Timur 11 bendera Vietnam, KH 95563 bendera Vietnam, BV 4987 TS bendera Vietnam, BV 0270 TS bendera Vietnam, BV 93739 TS bendera Vietnam, BV 92374 TS bendera Vietnam, BV 92573 TS bendera Vietnam, BV 93118 TS bendera Vietnam, BV 5135 TS bendera Vietnam, BV 93797 TS bendera Vietnam, BV 93798 TS bendera Vietnam, BV 90739 TS bendera Vietnam, BV 92413 TS bendera Vietnam, BV 5431 TS bendera Vietnam, BV 0348 TS bendera Vietnam, BV 8919 TS bendera Vietnam, skoci (BD 86846 TS) bendera Vietnam.

Sementara B KIA yang sandar di Stasiun PSDKP Pemangkat adalah terdiri dari, BV 93186 TS bendera Vietnam, BV 5286 TS bendera Vietnam, BV 5352 TS bendera Vietnam.

Tingkakan Konsumsi Ikan, DKP Kalbar Sosialisasikan GEMARIKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantanan Barat melakukan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di SDN 01 Sintang, Kamis (04/04/19) beberapa pekan lalu.

Sosialisasi peningkatan makan ikan melalui kegiatan GEMARIKAN ini, diselenggarakan oleh DKP  Kalbar bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.

Hadir dalam kegiatan GEMARIKAN, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA beserta Bupati Sintang dr. Jarot Winarno, M.Med.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA menyebutkan, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan dan pemerataan komsumsi ikan masyarakat  adalah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

“Sebagai sebuah gerakan, GEMARIKAN melibatkan seluruh elemen bangsa, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat dan profesional untuk bersama-sama bergerak membangun kesadaran gizi,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (18/04/19) beberapa waktu lalu.

Ia memaparkan, idealnya konsumsi ikan harus mencapai 100 hingga 200 gram/kapita setiap harinya, atau setara dengan 36,5 hingga 73 kilogram/kapita pertahunnya, dan saat ini konsumsi ikan di Kalbar hanya mencapai 38,91 kilogram/kapita setiap tahunnya, sehingga upaya sosialisi GEMARIKAN itu perlu digalakan disetiap Kabupaten/Kota di Kalbar.

“Dalam rangka akselarasi konsumsi ikan, perlu dikembangkan berbagai kegiatan promosi peningkatan konsumsi ikan, yang menitik beratkan  pada penyampaian komunikasi, informasi maupun edukasi tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan serta kecerdasan, yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan GEMARIKAN,” ucapnya.

Adapun tujuan GEMARIKAN, lanjut Herti, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat ikan untuk kesehatan dan kecerdasan. Meningkatkan citra produk perikanan khususnya, produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Sedangkan tujuan lainnya, adalah mempromosikan hasil-hasil kelautan dan perikanan domestik kepada masyarakat luas, menumbuh kembangkan kecintaan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi hasil kelautan dan perikanan domestik, serta mendorong pemanfaatan produk perikanan sebagai komoditas ketahanan pangan dan gizi nasional,” ucapnya.

Herti menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat, antara lain adalah image tentang produk perikanan masih kurang baik untuk dikonsumsi, dikarenakan ikan mempunyai tulang/duri atau penyebab cacingan jika dikonsumsi anak-anak.

“Selain itu, masyarakat takut makan ikan, dikarenakan pemeliharaan berapa jenis ikan yang di kolamnya terdapat tempat membuang kotoran manusia, dan masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menganggap makan ikan kurang bergengsi dibanding dengan makan daging. Padahal dilihat dari nilai gizinya, ikan tidak kalah bergizi dengan daging, ditinjau dari harganya pun,  ikan justru jauh lebih murah dan terjangkau,” ucapnya.

Ikan merupakan sumber  makanan bergizi tinggi mengandung omega -3 untuk kecerdasan otak, dan kandungan asam lemak omega -3 ini, sangat berperan dalam melindungi jantung.

“Sementara, daging ikan mampu menurunkan kolesterol dalam darah, memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan sangat diperlukan untuk pembentukan otak,” ucapnya.

Kegiatan Perikanan Tangkap Sumber Kesejahteraan Masyarakat Pemangkat, Herti Sebut Produksinya di PPN Penjajab Capai 27 Ton Perhari

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Ir. Herti Herawati, MMA menyebutkan bahwa kegiatan perikanan tangkap adalah sumber kesejahteraan masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dikarenakan omzet  perputaran uang mencapai Rp 1,3 Miliar perharinya.

“PPN Penjajab adalah sentra pendaratan ikan terbesar di Kalbar, karena produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata 27 ton perhari,” ucapnya saat ditemui di PPN Penjajab beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, PPN Penjajab sebagai sentra perikanan mempunyai beberapa keunggulan yakni, lokasi strategis, dekat dengan fishing ground  (laut cina selatan, natuna) dan dekat dengan daerah pemasaran yaitu, Pontianak, singkawang, bahkan Sarawak (Kuching).

“PPN ini, berada di garda depan laut cina selatan yang berbatasan langsung laut batas negara Malaysia, Singapura, Thailand,” ucapnya.

“PPN Penjajab sejak dulu merupakan zona Inti kawasan minapolitan Kabupaten Sambas, dan merupakan salah satu pelabuhan yang terletak dilingkar luar (Outer Ring Fishing Port). Sudah banyak kemajuan sarana prasarana dibandingkan 10 tahun yang lalu,” ucapnya.

“Keragaman sumber daya ikan yang relatif lengkap di laut natuna WPP 711, pelagis maupun demersal seperti tongkol, tenggiri, bawal, layang, kakap, kerapu, udang, maupun cumi- cumi,” ucapnya.

Karena lokasi PPN Penjajab dekat dengan pelabuhan rakyat dan pelabuhan umum (Pelindo), ke depan nya memungkinkan dilakukan  perdagangan antar pulau, maupun luar negeri.

Kunjungi PPN Pemangkat, Herti Sebut Gubernur Kalbar Harapkan Produksi Air Bersih untuk Nelayan Ditingkatkan

Usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 di Kabupaten Sambas, Senin (18/03/19) beberapa  waktu lalu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pemangkat, guna memantau aktivitas nelayan di PPN dan berinteraksi dengan perwakilan himpunan masyarakat nelayan disana, demikianlah hal itu dipaparkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA.

Menurutnya, di PPN Pemangkat ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji bertemu dengan himpunan nelayan seluruh Indonesia DPD Sambas, yang sehari  sebelumnya telah mendeklarasikan Pemilu 2019 damai di PPN Pemangkat.

“Pak Gubernur bertemu dengan masyarakat nelayan, untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala selama berusaha sebagai nelayan. Saat bertemu dengan nelayan itu, Pak Gubernur pun berusaha untuk memberikan solusi atas kendala yang disampaikan nelayan,” ucap Herti saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/03/19).

Ada beberapa persoalan yang ditemukan, dijelaskannya, terutama persoalan air bersih di PPN Pemangkat yang masih kurang memadai produksinya, untuk memenuhi perbekalan air bersih para nelayan disaat melaut.

“Mestinya air bersih itu harus tersedia di semua pelabuhan, guna memenuhi kebutuhan para nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut,” ucapnya.

Ia menambahkan, kapasitas reservoir instalasi pengolahan air bersih yang ada di PPN Pemangkat ini hanya 100 ton. Gubernur Kalbar ingin meningkatkan kapasitas reservoir produksi air bersih menjadi 1000 ton.

“Tentunya Kepala PPN Pemangkat dan Kami sekiranya harus bisa meyakinkan pihak Kementerian Kalautan dan Perikanan, agar persoalan reservoir produksi air bersih bisa diakomodir penganggarannya” ucapnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat Bantu Bibit Rumput Laut Hasil Kultur Jaringan

DKP Provinsi Kalbar, 29 Maret 2019

Rumput laut menjadi komoditas andalan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya. Selama tiga tahun terakhir, perkembangan rumput laut mulai berkurang terutama di Kabupaten Bengkayang, penyebabnya karena pembudidaya kesulitan dalam memasarkan rumput laut. Namun saat ini budidaya rumput laut kembali menggeliat, pasar rumput laut Kalbar kembali terbuka dengan adanya pembeli yang berencana membeli rumput laut hasil pembudidaya di Kalimantan Barat dan membantu pembudidaya dalam penggunaan teknologi budidaya rumput laut. Di tahun depan, diharapkan produksi rumput laut Kalbar kembali mengeliat sehingga dapat mendongkrak peningkatan produksi perikanan budidaya di Kalbar. Supaya peningkatan produksi terwujud, usaha budidaya rumput laut akan menerapkan teknik kultur jaringan. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, teknik kultur jaringan sangat baik dikembangkan, karena menuai hasil produksi yang positif.

DKP Prov. Kalbar melalui anggaran DAK Tahun 2019 siap menyalurkan bantuan bibit rumput laut hasil kultur jaringan ke kelompok pembudidaya rumput laut. Bantuan disalurkan kepada kelompok pembudidaya di Kabupaten Kayong Utara sesuai proposal yang masuk ke DKP Prov. Kalbar pada tahun 2018 dan kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut. Bantuan bibit rumput laut kultur jaringan ini baru pertama kali diberikan ke kelompok pembudidaya rumput laut

Bantuan yang akan disalurkan ke pembudidaya adalah sebanyak 5 paket dimana satu paket nilainya Rp. 40 juta.  Diharapkan perkembangan budidaya rumput laut kultur jaringan ini bisa diterapkan di semua Kabupaten yang mempunyai potensi pengembangan rumput laut.  Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan saat ini adalah jenis Euchema Cottoni. Bibit-nya didatangkan dari Balai Budidaya Air Payau Lampung.

Diharapkan calon penerima bantuan bener-benar serius dalam mengembangkan budidaya rumput laut secara berkelanjutan, dan dapat bekerja sama dengan koperasi  untuk memasarkan hasil budidaya tersebut, agar program ini dapat tercapai.

 Red. Bidang Perikanan Budidaya