Published: Friday, 22 February 2019 10:22

 

Pada era digital, sistim pelayanan publik yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT – P2) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar di Desa Sungai Rengas, Kubu Raya sudah mulai menggunakan era industri 4.0, yakni mesin terintegrasi jaringan internet (internet of things).

Menurut Kepala DKP Kalbar, Ir. Herti Herawati, MMA , pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas pelabuhan perikanan setiap saat bisa diawasi dan dipantau oleh ombudsman. Oleh karena itu Sistem pelayanan pun harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

“Sistem dan sarana pelayanan di pelabuhan perikanan bertahap sudah diperbaiki, merespon Surat Gubernur nomor : 065/0301/OR-B  tanggal 18 Januari 2019 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2018. Ada 9 item yang harus dipenuhi agar pelayanan publik di UPT – P2 ini pada posisi zona hijau. Ada 2 UPT lagi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar  yang akan saya pantau kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan publik ini,” ucapnya usai memantau aktifitas pelayanan di UPT – P2 DKP Kalbar di Desa Sungai Rengas, Kubu Raya beberapa waktu lalu.

Data produksi perikanan di laut sudah bisa online dilaporkan, dengan menerapkan sistem era industri 4.0, sehingga diharapkannya tidak ada lagi manipulasi data produksi tangkap yang dilaporkan oleh para pelaku usaha perikanan ke pihak pemerintah.