Proteksi udang Kalbar melalui Sertifikasi CBIB

 

Foto : Tambak udang PERUM PERINDO KALBAR

Usaha tambak udang secara intensif masih menjadi primadona di Kalimantan Barat, walaupun usaha ini memerlukan modal yang besar, tetapi hasilnya juga besar (high risk, high gain). Jenis udang yang umumnya dibesarkan dalam tambak intensif adalah udang vaname (Litopenaeus vannamei). Harga udang per-kg saat ini berkisar antara Rp. 50.000,00 – Rp. 96.000,00 tergantung ukuran (size) panen.

Usaha yang High risk, high gain seperti tambak udang intensif juga penuh resiko, salah satu resikonya adalah produk udang hasil produksi ditolak oleh buyer karena tidak sesuai dengan standar kemanan pangan nasional maupun internasional. Jika menilik sejarah ekspor udang di Indonesia, pada tahun 2010 udang kita pernah ditolak oleh Uni-Eropa karena mengandung residu antibiotik (sanksi CD 220). Pada tahun yang sama Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan PER.19/MEN/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang bertujuan agar keamanan pangan produk hasil perikanan Indonesia terjamin. Hasilnya pada tahun 2012 sanksi CD 220 terhadap udang hasil produksi Indonesia dicabut.

Keamanan pangan pada udang hasil budidaya seharusnya tidak perlu di khawatirkan oleh pengusaha udang di Kalbar, karena sejak tahun 2015 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menerbitkan peraturan No. 65/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Peraturan No. 66/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga tambak di Kalimantan Barat dapat dilakukan Audit dan disertifikasi CBIB oleh auditor dari DKP Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin keamanan pangan di Kalbar dari hasil budidaya.

CBIB adalah cara memelihara/membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. CBIB adalah dasar penjaminan mutu dan kemanan hasil perikanan budidaya. CBIB menggunakan standar nasional yang di laksanakan oleh otoritas kompeten dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

Dalam audit CBIB akan dilakukan penilaian terhadap usaha tambak dari tahap persiapan lahan sampai dengan tahap pengangkutan dan pengolahan udang hasil produksi tambak tersebut untuk menjamin cara budidaya yang dilakukan sudah sesuai dengan standar keamanan pangan nasional. Jika ternyata usaha tambak yang di audit belum memenuhi standar kemanan pangan, maka akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.

Para pelaku usaha pembudidayaan ikan di Kalimantan Barat dapat mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan menyertakan persyaratan berupa Surat Permohonan, Copy SIUP/TPUPI/Surat Keterangan, Data umum usaha, Daftar fasilitas, Daftar SPO & catatan (penggunaan pakan, penggunaan obat, uji kualitas air, uji kualitas udang/ikan, asal benih, panen), Jumlah & pendidikan tenaga kerja, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan Gambar Layout bangunan dan petakan. Dalam Penerbitan Sertifikasi CBIB tidak memerlukan biaya (gratis).

Untuk tahun 2020, sertifikasi CBIB, CPIB dan CPPIB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 215/PER-DJPB/2019 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Indonesian Good Aquaculture Practices. Tujuan dari sertifikasi ini adalah: 1) terwujudnya peningkatan daya saing produk perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing; 2) terkendalinya proses produksi sarana budidaya (pakan dan benih) serta proses produksi budidaya ikan pada pelaku usaha di Indonesia; dan 3) terwujudnya proses sertifikasi Indonesian Good Aquaculture Practices yang memenuhi aturan nasional serta standar internasional.

 

Red : Bidang Budidaya DKP Kalbar